Sistematisasi Warga ketika terlibat dalam pengawasan pemilu

“Kebenaran yang tak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir.” – Ali bin Abi Thalib.

Tiliklah petikan quote dari Ali bin Abi Thalib tersebut. Dapat kita artikan secara jelas, sesuatu gerakan kebaikan yang tidak  terorganisir (tersistem) dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan (kejahatan, kecurangan) yang terorganisir dengan baik dan sistematis. Apakah maksud dari kata terorgansir disini ? tentu saja kita punya banyak pandangan di sini. pada tahun 2020 mendatang KPU akan menggelar pesta demokrasi, ajang bergengsi untuk para petarung politik, yakni pemilihan kepala dan wakil kepala daerah serentak di tingkat provinsi, dan kabupaten/kota sistem pemilihan umum serentak tahun 2020 merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di Indonesia termasuk di tanah bumi gora Nusa Tenggara Barat. Penyelenggaraan pemilu serentak ini merupakan hajatan masyarakat untuk mencapai tujuan demokrasi dan kedaulatan rakayat seutuhnya, dan ini merupakan kebaikan, tentunya harus terorganisir, tersistematis dan tersetruktur dengan baik.

Bukan rahasia umum lagi bahawa teradisi perpolitikan kita, baik di tingkat nasional, daerah, bahkan di desa sangat rentan dengan peraktek pemilu yang tidak sehat, tidak jarang media-media mainstream memberitaknnya dan bahkan menjadi wacana publik disetiap ajang pemilihan umum. Seperti terjadinya praktik politik uang, penggelembungan suara, ghost voter, kecurangan logistik, petugas yang tidak netral  dan pemilih yang tidak terdaptar di DPT, DPTB dan DPK. Kecurangan-kecurangan tersebut bukan dilakukan dengan tanpa adanaya pemikiran dan setrategi, anggap saja ini adalah kejahatan (kecurangan pemilu) yang terorganisir, tersetruktur, sistematis dan massif.

Di provinsi NTB terdapat 7 (tujuh) Kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada serentak pada September 2020 mendatang, yakni Pemilu Wali Kota Mataram, pemilu Bupati Lombok Utara, pemilu Bupati Lombok Tengah, pemilu Bupati Bima, pemilu Bupati Dompu, pemilu Bupati Sumbawa dan pemilu Bupati Sumbawa Barat. Devisi teknis KPU NTB Zuriati sudah mulai melakukan pemetaan, pembacaan dan membangun kordinasi dengan beberpa komisioner KPU kabupaten/kota terkait. Pagalaran politik lima tahun sekali ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihan dalam sistem pelaksanaannya maka hadirlah Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia, lembaga yang berwenang dan memiliki instrumen untuk menerapkan sistem perlawanan terhadap kecurangan-kecurangan pemilu dengan teroganisir dan sistematis.

Sepanjang kontestasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali BAWASLU merupakan lembaga yang sangat trend diklanagan pengamat, politikus, team sukses atau team pemenangan dan sangat berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pilkada. Sebagai lembaga independen Bawaslu berada dalam ruang lingkup yang netral tentu juga perlu melibatkan warga masyarakat dengan merekrut dan membekalinya dengan pengetahuan tentang kepemiluan agar warga dapat membangun gerakan partisipatif dan mensistimatisasi diri ketika terlibat dalam ikut serta mengawasi pemilihan umum karena kecurangan yang tersistimatisasi harus dilwaan dengan kebaikan dan kebenaran yang tersistimatisasi seperti ungkpan Imam Ali diatas.

Program rekrutmen terbuka sekolah kader pengawasan pemilu partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu sangat relevan dengan situasi kepemiluan kita pada hari ini, karena masyarakt perlu mengetahui bentuk-bentuk kebijakan, sistem dan prosedur (hukum) yang berlaku ketika berkeinginan terlibat dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu secara partisipatif. Politik uang atau kontrak politik bukan menjadi hal yang tabu dalam setiap momen pesta demokrasi. Satu suara seharga 50 ribu atau satu suara makan di lesehan menjadi sajian yang menarik pagi mayarakat.

Jika kita sedikit saja mentelaah (mengkaji) antara psikologi pemilih dengan calon Bupati/wali kota hampir sama psikologinya yaitu calon ingin memberi, pemilih pengen minta, hampir sebagain besar pemilih memimilih colan yang memberi uang atau makan di lesehan tanpa mempertimbangkan gagasan, ide serta visi misi calon tersebut inipun  terjadi jauh hari sebelum pencoblosan belum lagi kecurangan-kecurangan yang tersusun rapi pada hari pencoblosan dan terkadang sebagian besar warga mengetahui jenis-jenis kecurangan yang terjadi nanum karena sudah dia anggap wajar dalam sebuah pemilu dan adapun kalau warga ingin melakukan pencegahan meraka kan harus mengetahui prosedur pelaporan dan garis kordinasi pelaporan, maka sangat kren langkah yang dilakukan Bawaslu dalam menyelenggarakan sekolah kader pengawasan partisipatif.

Kesadaran  masyarakat terhadap praktek politik uang sangat tinggi namun sangat disayangkan karena sebagian besar masyarakat mengamini peraktek tersebut seakan dianggap lumrah terjadi dalam setiap pemilihan umum sekalipun misalnya dilakukan oleh tokoh Agama pimpinan pesantren juga ikut latah dalam politik praktis, saya tidak menafikan politik praktis ya ! hanya berasumsi bahwa apakah sitem pemilihan umam kita yang membuat peraktek ini terus bergriliya ataukah manusia (tokoh politik) itu sendiri..? selain itu pesta demokrasi yang berbiyaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan

Perlunya melakukan pengawasan adalah adalah tugas luhur Bawaslu karena ia berusaha membangun sinergitas dan integritas serta keamanan berjalannya pemilu, karena lebih-lebih di pemilihan umum seretntak yang kemungkinan resikonya semakin tinggi yang akan diselenggaraklan September 2020 mendatang. besar kemungkinan akan terjadi persengketaan pemilu baik yang terderamatisir dan tersetruktur ataupun keselahan teknis oleh pihak penyelenggara.

Hiruk pikuk politik tidak bisa lepas dari gossip ibu-ibu di pasar, bapak bapak di sawah ladang bahkan disetiap berugak demokrasi menjadi perbincangan hangat, membahas mana lawan mana kawan, prediksi kemenangan sampai membangun gerakan hitam atau sebut saja jurus serangan pajar dan berbagai kecurangan pemilu lainnya, dari itu bawaslu harus hadir dengan pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan.

Analisis politik warga sudah terlihat sangat berkembang karena makin maraknya trend politik sebagai entertainment baik di dunia real dan di dunia maya, kehadiran KPU dan BAWASLU menjadi sangat penting dalam membangun sistem yang terukur dan terarah karena lembaga yang resmi dan membangun kebaikan dengan sitstem terbaik akan menjadikan setiap peroses tidak menghianati hasilnya